skip to Main Content

SEJARAH BKPP

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung pada tanggal 1 Januari 2008, telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan gabungan dari Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung dan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung yaitu BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa implikasi terhadap perubahan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung beralih nama menjadi BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kota Bandung dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 631 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Nomor 855 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung.

Tugas Pokok BKPP Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPP Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Back To Top
Close search
Search